Bermula dari tanggapan sinis Menkumham Yosanna Laoly terhadap argumen Ketua BEM UI, Manik Margamahendra soal RKUHP.
Pada acara tersebut Yosanna mengkritik keras perwakilan mahasiswa terutama pernyataan Ketua Bem UI.
Menurut Yosanna, mahasiswa tidak membaca isi RKUHP secara mendalam terlebih dahulu sebelum melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan RKUHP.
Namun sungguh disayangkan, niat hati mempermalukan mahasiswa di depan publik tak sesuai perencanaannya, hal itu malah menjadi sebab ia dibuat bungkam dan keliatan bodoh di depan publik.
Dalam tayangan Indonesia Lawyers Club yang digelar TV One edisi Selasa (24/9/2019).
Aktivis HAM Haris Azhar angkat bicara setelah mendengar kritikan pedas yang dilayangkan Yasonna Laoly kepada Mahasiswa.
Haris Azhar menghajar Menkumham bak petinju yang dibuat babak belur oleh lawannya tanpa perlawanan.
Menurut Koordinator Kontras itu tidak ada yang salah jika para Mahasiswa tidak membaca secara lengkap soal isi RKUHP.
Tak bisa dibayangkan jika puluhan ribu Mahasiswa harus membaca dulu secara lengkap RKUHP baru bisa ikut demo.
"Enggak ada yang salah sama teman-teman Mahasiswa. Kalau dia enggak baca RKUHP atau Rancangan UU yang lain. Kalau tadi pak Menteri ikut demo pasti susah juga kita membayangkan puluhan ribu Mahasiswa harus baca sampai turun puluhan ribu," ungkap Haris Azhar.
Haris Azhar mengatakan ada bagian tersendiri di organisasi BEM dalam mengkaji persoalan hukum sehingga ranah itu bukan lagi ranah ketua BEM atau presiden Mahasiswa.
"Yang saya tahu, saya juga pernah kuliah, kita bagi tugas, jadi teman-teman ini kan presiden Mahasiswa. Dia punya bagian bidang yang membaca soal hal yang menjadi dasar mereka turun ke lapangan," ujar Haris Azhar.
Selain itu, Haris Azhar juga mengkritik soal tugas yang seharusnya dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai menteri.
Jelasnya, tidak mungkin semua orang bisa membaca secara lengkap isi dari peraturan di website yang dikelola Menkumham.
"Kalau tadi pak Menteri merasa bahwa baca dulu dan lain-lain, saya merasa nomenklaturnya Pak Menteri adalah bertanggung jawab. Ada 60 ribu lebih peraturan yang websitenya dikelola Pak Menteri, enggak mungkin semua orang bisa baca. Pengacara di sini aja belum tentu baca. Tugasnya Pak Menteri menjelaskan," pungkas Haris Azhar.
Karenanya, Haris Azhar pun menyimpulkan bahwa persoalan dasar dari demonstrasi Mahasiswa adalah karena tidak adanya komunikasi antara legislatif dan eksekutif dengan rakyat.
"Saya mau bilang, komunikasi hukum kita, Anda, DPR dengan masyarakat enggak jalan. Datang ke kampus-kampus itu tidak merepresentasikan bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan masyarakat luas," kata Haris Azhar.
Hal itu lah yang akhirnya membuat publik tak lagi percaya kepada wakilnya sendiri di dewan.
"Akses publik tidak ada, bahasa publik tidak sampai. Jadi memang masalah kita adalah masalah komunikasi, enggak ada keterpercayaan," Terang Haris Azhar.
0 Komentar