Mungkinkah Mahasiswa Jadi Harapan Moral Terakhir Bangsa?

Mereka hadir disaat para tokoh hanyut dan asik sendiri, bermesraan dengan abstraksi ilmiah, berkhayal dengan wirid-wirid penyucian, atau bercengkrama dengan puisi-puisi sindiran yang tak banyak memahaminya.

Mereka hadir saat Sebahagian Agamawan sibuk mempolitisir agama secara brutal untuk melegitimasi kekuasaan tirani, berbicara tentang kemanusian namun merusak kemanusiaan.

Mereka hadir untuk menata kembali konstruksi sosial, politik, dan moral dewasa ini yang telah tercecer.

Bau menyengat roda pemerintahan akan berjalan tanpa oposisi kian semerbak. Semenjak ditetapkannya pasangan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 oleh KPU, Jokowi terlihat intens membangun komunikasi dengan partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi Uno agar masuk dalam koalisi pemerintah.

Hal itu tentu menghawatirkan bagi masa depan demokrasi dan jalannya roda pemerintahan yang baik (good governence) pada periode kedua Jokowi memimpin. Kenapa demikian?

Oposisi dalam negara demokrasi merupakan keberadaan yang wajib adanya guna memastikan aktor-aktor kekuasaan tidak semena-mena dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau faksi politiknya semata.

Di satu sisi opisisi bisa menjadi faktor penyelamat negara dalam situasi pemerintah yang berkuasa sedang khilaf atau keliru dalam mendesain dan merencanakan suatu program atau kebijakan untuk rakyatnya. Sebab, tidak setiap pikiran, pandangan, program dan kebijakan pemerintah selalu baik dan maslahat untuk rakyat.

Oleh sebab itu, dalam hal ini oposisi (substantif) wajib hadir dalam format politik dan tatakelola kekuasaan negara demokrasi. Tanpa oposisi, demokrasi akan kehilangan makna dan jatidirinya, dan tanpa oposisi, kekuasaan akan kehilangan rem, kehilangan kontrol, lantas menjadi tiran dan kemungkinan mengulang peradaban absolute monarchy. Indonesia pernah punya sejarah kelam soal itu.

Dengan kekuasaan yang absolute dan dukungan parlemen seratus persen, itu ditandai dari beberapa partai oposisi merapat kekoalisi pemerintah sangat memungkinkan Jokowi akan menjalankan pemerintahannya dengan semena-mena.

Lantas siapa yang dapat diandalkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi pemerintah?

Mungkinkah Mahasiswa dapat mengemban amanah tersebut?

Bukankah mahasiswa itu hanyalah sekelompok orang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, kemudian lulus dengan menyandang gelar sarjana sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan? 

Bung Hatta pernah mengatakan bahwa mahasiswa adalah akal dan hati masyarakat. Mereka adalah kaum netral yang belum terkontaminasi dengan kepentingan partai atau kelompok tertentu melainkan hanya mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Fakta sejarah telah membuktikan peran penting mahasiswa dalam perjalanan panjang negara ini. Di era sebelum kemerdekaan, mahasiswa menjadi pelopor dengan membentuk gerakan yang dapat mempersatukan rakyat Indonesia. Sebut saja Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Soetan Sjahrir adalah contoh dari banyak tokoh lainnya yang melakukan gerakan-gerakan perintis kemerdekaan di masa mahasiswanya.

Pada zaman kemerdekaan, Mundurnya Ir. Soekarno sebagai presiden Indonesia digantikan Jend. Soeharto, tidak lepas dari campur tangan mahasiswa dengan “TRITURA”-nya (Tiga Tuntutan Rakyat). Sedangkan pada era Orde Baru, pergerakan mahasiswa tetap tidak berhenti, meski sempat mendapat halangan dan tantangan dari pihak militer. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, Mahasiswa kembali berhasil menjadi penggerak masyarakat dalam meruntuhkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.

Dari fakta tersebut, tentu kita tak ragu mempercayakan harapan rakyat di tangan para mahasiswa, mereka memiliki bahu yang cukup kuat untuk mengemban amanah bangsa.

Mereka adalah Individu yang dipenuhi kesadaran dan tanggung jawab melangkah langsung ke jantung masyarakat, memandu mereka mencapai tujuan, kebebasan, dan kesempurnaan manusiawi.

Mereka bergerak dengan otak, intelektual yang teguh berpegang pada ideologi yang telah dipilih secara sadar lewat gerakan-gerakan progresif tanpa terikat dengan kepentingan dan kelempok tertentu.

Kita berharap gerakan-gerakan pengawalan yang dilakukan mahasiswa dapat membangunkan penguasa dan elit politik untuk melakukakan pembenahan-pembenahan stuktural yang mendasar bukan malah mencoba mencitrakannya dengal diksi-diksi irasional.

Gerakan mereka dapat menjadi pemicu lahirnya pandangan baru, memulai gerakan baru dalam tubuh kekuasaan yang berorientasi kemajuan, dan melahirkan energi baru ke dalam jantung kesadaran masyarakat untuk sama-sama mengawal jalannya pemerintahan yang baik demi terwujudnya kemakmuran bagi semua.

Gerakan revolusioner konstruktif. Sebuah upaya penyelamatan atas keteledoran para elite yang membahayakan masa depan demokrasi negeri ini!